Interaksi Internasional

1. Interaksi Internasional Sebelum berintegrasi dengan Indonesia
Orang Portugis datang pertama kali ke Timor untuk mencari kayu cendana putih pada awal abad ke-16. Setelah menaklukkan Malaka pada tahun 1511, misionaris Portugis membangun gereja pertama di pulau ini tahun 1590. 2 Ini mengawali periode pemukiman di Lifau (Oecusse) yang terletak di pantai utara bagian Barat Timor oleh para biarawan Fransiskan, pedagang cendana dan Topasses, kelompok ras campuran berayahkan pelaut, pedagang dan tentara Portugis, yang keturunannya masih ada di Timor sampai saat ini. Portugal telah membentuk koloni di berbagai pulau lain di kawasan ini, tetapi semuanya tidak aman. Belanda segera mengusir Portugis dari Malaka, Makasar di Sulawesi, dan pada tahun 1652, dari benteng yang baru dibangun Portugis di Kupang, Timor bagian Barat, hanya lima tahun sesudah selesai dibangun.
Pada tahun 1702, Pemerintah Portugis secara resmi hadir di Lifau, dan memerintah Timor dari koloninya di Goa. Pendekatan gubernur dengan memberikan pangkat militer kepada raja-raja setempat (liurai) menciptakan suatu preseden bagi pemerintahan Timor yang akan berlanjut hingga abad ke-20. Namun, Portugis menghadapi perlawanan dari para liurai yang gemar menjelajah serta dari para Topasses, yang pada masa itu menguasai perdagangan cendana dan, meskipun keturunan Portugis, mereka jarang mau bekerja sama. Karena tidak mampu memantapkan kekuasaannya di Lifau, Portugis pindah ke Dili pada tahun 1769. Kepindahan ini mempertemukan mereka dengan masyarakat Belu yang mendiami bagian timur pulau ini.
Konsolidasi kekuasaan kolonial
Dari basis barunya di Dili, Portugis memiliki pengaruh dan kontrol geografis yang terbatas atas Timor-Leste. Resistensi lokal dan kemampuan militer yang terbatas membatasi kekuasaan Portugal di pantai utara untuk waktu yang cukup lama. Pada tahun 1851, Gubernur Lopes da Lima memulai serangkaian perundingan rumit mengenai wilayah darat dengan pejabat kolonial Belanda, yang melibatkan para liurai dan tanah-tanah warisan di sejumlah wilayah perbatasan seperti Maucatar, lebih jauh di dalam Timor-Leste di Maubara, dan pulau Flores yang dikuasai Portugis. Berbagai perundingan tersebut melahirkan prinsip pertukaran wilayah antara
Portugal dan Belanda dengan tujuan menetapkan garis batas berdasar pembagian timur-barat pulau di antara kedua kekuatan kolonial. Hal ini meringankan beban Portugal karena tidak perlu terlibat perang kolonial dengan Belanda, sehingga memungkinkannya memperkuat kekuasaannya di bagian timur pulau tersebut. Pada tahun 1895 Portugal membentuk unit-unit
militer/pemerintahan di kesepuluh distrik di wilayah Timor-Leste. Oecussi ditambahkan sebagai distrik kesebelas Timor-Leste.3 Portugal membangun barak militer, kantor, sejumlah sekolah,
rumah sakit dan penjara di distrik-distrik tersebut sebelum akhir abad ke-19. Gereja Katolik, yang sempat dilarang selama 20 tahun sejak tahun 1834, dipulihkan kembali dan Uskup Medeiros diterima dengan tangan terbuka.
Berbagai perundingan wilayah yang dimulai oleh Gubernur Lopes da Lima pada tahun 1851 berpuncak pada kesepakatan antara Portugal dan Belanda untuk membawa masalah tersebut ke Mahkamah Internasional di Den Haag, dimana kesepakatan mengenai batas-batas wilayah jajahan diputuskan dalam Sentenca Arbitral pada tahun 1913. Pertukaran wilayah terakhir antara Belanda dan Portugal sesuai dengan keputusan tersebut terjadi pada tahun 1917 Hasilnya Timor-Leste menjadi satu-satunya wilayah kolonial Portugal di kepulauan ini, sehingga Belanda menjadi kekuasaan kolonial yang mulai dominan.
Putusan akhir resmi mengenai batas-batas internasional antara Belanda dan Portugal menjadi titik acuan yang sangat penting bagi masa depan politik Timor-Leste. Pada saat Indonesia berjuang dan meraih kemerdekaan setelah Perang Dunia kedua, Indonesia mengklaim wilayah nasionalnya di Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan bekas garis batas wilayah jajahan Belanda. Atas dasar inilah Indonesia terus memperjuangkan dan akhirnya berperang untuk merebut Irian atau Papua Barat pada dasawarsa 1960-an. Sementara pernah berkembang sejumlah wacana mengenai suatu konsep “Indonesia Raya” selama perjuangan kaum nasionalis, yang meliputi wilayah Malaya dan Borneo Inggris, hal ini tidak pernah secara sungguh-sungguh diajukan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam submisinya kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai klaim atas Irian pada akhir dasawarsa 1950-an, Indonesia secara eksplisit tidak membuat klaim apapun terhadap Timor Potugis. Belakangan, pada tahun 1974-75, dan dalam tahun-tahun sesudahnya, Pemerintah Indonesia tidak pernah secara sungguh-sungguh mencoba untuk mengajukan klaim bahwa Indonesia memiliki klaim territorial atas wilayah Timor Portugis terdahulu. Hingga akhirnya tahun 1975 Timor Portugis bergabung dengan Indonesia dan menjadi provinsi ke 27 dengan nama Timor-Timur

2. Interaksi Internasional Setelah berintegrasi dengan Indonesia
setelah bergabung dengan indonesia Timor-Leste hanya sebagai provinsi di Indonesia dan mengikuti sepak terjang Indonesia di kancah internasional.
Pembantaian Santa Cruz, 12 November 1991
Pembantaian pemuda Timor-Leste di pemakaman Santa Cruz oleh para serdadu
Indonesia pada tanggal 12 November 1991 merupakan sebuah titik balik dalam perjuangan rakyat Timor untuk diakui secara internasional. Untuk pertama kali sejak invasi tahun 1975, kebrutalan militer Indonesia terhadap warga sipil terekam dalam film oleh media internasional. Film yang diselundupkan keluar dari wilayah tersebut beberapa hari setelah pembantaian awal, ditayangkan oleh berbagai televisi di seluruh dunia dan menyingkap keadaan sebenarnya tentang pendudukan Indonesia yang selama itu dicoba disembunyikan oleh Jakarta. Penindasan yang keras oleh militer Indonesia terhadap rakyat Timor-Leste biasa ini tidak lagi bisa disangkal. 476. Komisi mendengarkan dari mantan pejabat senior PBB Francesc Vendrell tentang dampak kejadian ini di PBB: “Insiden Santa Cruz adalah kejadian bersejarah yang penting bagi Timor-Leste dan mengangkat kembali seluruh masalah Timor-Leste ke kancah politik di PBB. Untuk itu kita sebaiknya menganggap mereka yang meninggal di Pemakaman Santa Cruz sebagai pahlawan dalam perjuangan kemerdekaan Timor-Leste”.
Kejadian di pemakaman Santa Cruz pada tanggal 12 November 1991, dan hari-hari sesudahnya dicakup dalam bab-bab khusus dalam laporan ini.(Lihat Bab 7.2: Pembunuhan Tidak Sah dan Penghilangan Paksa; Bab 7.4: Penahanan, Penyiksaan, dan Kekerasan Seksual; dan Bab 7.7: Kekerasan Seksual). José Ramos-Horta menceritakan kepada Komisi bahwa film yang diambil oleh Max Stahl tentang kejadian ini adalah bukti kunci, dan setelah itu orang tidak dapat lagi menuduhnya mengarang-ngarang cerita mengenai penindasan terhadap rakyat Timor-Leste yang berusaha mengekspresikan harapan mereka untuk penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan.
Berita pembantaian Santa Cruz menyebar ke seluruh dunia dengan cepat, dan berakibat pada meningkatnya aksi solidaritas secara dramatis. Banyak wartawan asing dan pekerja LSM berkunjung ke Timor-Leste mengharapkan kedatangan misi Portugis. Sejumlah orang tersebut telah menyaksikan pembantaian tersebut dan berperan penting memberitahu dunia pada beberapa bulan dan tahun berikutnya, termasuk memberi kesaksian pada Komisi Hak Asasi Manusia PBB. José Ramos-Horta mengatakan kepada Komisi bahwa pembantaian tersebut telah memicu Portugal, dimana terjadi serangkaian protes massal dan seruan untuk tindakan PBB.
Beberapa negara, khususnya Australia, berusaha mendukung penjelasan pihak Indonesia bahwa ini adalah tindakan yang tidak biasa oleh “oknum” dalam militer Indonesia. Meskipun begitu, pembantaian tersebut dan fokus pada masalah lebih luas tentang pendudukan Indonesia atas Timor-Leste yang dihasilkannya menjadi sebuah bencana relasi publik bagi Indonesia. Tanggal 12 November menjadi tema perjuangan bagi diaspora Timor dan para aktivis hak asasi manusia di berbagai negara di seluruh dunia hingga tahun 1999, dengan peringatan tahunan yang ditandai dengan berbagai demonstrasi dan hening cipta.

Meningkatnya Tekanan Internasional dan usaha kemerdekaan
Para tokoh Timor-Leste yang berada di luar sangat sibuk melakukan aktivitas diplomasi untuk meminta campur tangan internasional. Xanana Gusmão akhirnya dibebaskan dari penjara oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 7 September, dan diserahkan kepada UNAMET di Jakarta. Untuk menghindari adanya upaya pembunuhan, ia dibawa ke Kedutaan Besar Inggris di Jakarta, kemudian dari sini diterbangkan ke Darwin, Australia. Uksup Belo dievakuasi ke Baucau setelah tempat tinggalnya diserang, dan dari sana ia kemudian diterbangkan ke Darwin pada tanggal 7 September dengan menggunakan pesawat udara milik PBB. Ia terbang ke Roma dan Lisbon untuk mencari dukungan. José Ramos-Horta dan yang lainnya pergi ke Auckland, di Selandia Baru, dimana para pemimpin regional dan dunia berkumpul untuk mengikuti pertemuan tahunan APEC. Di seluruh dunia, khususnya di Australia dan Portugal, demonstrasi masa, yang digerakkan oleh gerakan solidaritas non-pemerintah dan orang-orang Timor yang berada di pengasingan, mengusahakan campur tangan internasional. Lewat foto-foto yang kuat kesannya walau terbatas jumlahnya dari markas UNAMET di Dili, dan pesan dari wartawan serta orangorang lain di markas tersebut, informasi mereka mendominasi berita internasional dan terus menekan Indonesia dan meminta pemimpin dunia untuk melakukan campur tangan.
Sekjen PBB, Kofi Annan, melakukan diplomasi pribadi yang sifatnya mendesak. Upaya pertamanya bertujuan meminta Indonesia untuk memenuhi kewajiban keamanan. Presiden Habibie menentang gagasan Sekjen PBB untuk melibatkan pasukan pemelihara perdamaian internasional, yang dilakukan dengan hubungan langsung lewat telepon pada tanggal 5 September, dan sebagai pengganti mengeluarkan Kepres pemberlakuan darurat militer di wilayah ini. Sekjen PBB meningkatkan tekanan pada Indonesia dengan mengumumkan kepada publik bahwa tindakan lebih lanjut harus dipertimbangan jika keadaan tidak membaik di Timor-Leste dalam jangka waktu 48 jam.805
Sebelum diadakan Konsultasi Rakyat, dan sekali lagi pada tanggal 1 September, Portugal meminta pengerahan pasukan perdamaian internasional. Australia telah melakukan persiapan secara diam-diam seandainya diperlukan intervensi militer, dengan menyiagakan pasukan sejak akhir tahun 1998. Selandia Baru juga mempersiapkan diri. Namun demikian, tidak ada satu negarapun yang siap melakukan intervensi militer tanpa seizin Indonesia.806 Pada tanggal 4 September, Menteri Luar Negeri Australia, Alexander Downer, mengumumkan secara terbuka keinginannya untuk memimpin pasukan internasional ke Timor-Leste, jika Indonesia setuju dan jika Australia menerima mandat dari Dewan Keamanan PBB. Sekjen PBB, Kofi Annan dan Perdana Menteri Australia John Howard mengadakan kontak secara terus menerus untuk mengupayakan hal ini, mencari persetujuan Indonesia atas pengiriman pasukan internasional dan pengumpulan koalisi untuk membentuk pasukan yang dapat ditempatkan segera.
Pada tanggal 5 September Dewan keamanan PBB mengirim Misi ke Jakarta dan Timor-Leste.* Utusan ini meninggalkan New York pada tanggal 6 September, diiringi oleh Francesc Vendrell, Utusan Pribadi Sekjen PBB. Utusan ini mulai mengadakan pertemuan pada tanggal 8 September. Mereka bertemu dengan Presiden Habibie, Megawati Soekarnoputri, yang kemungkinan calon penggantinya, seorang staf delegasi UNAMET yang telah meninggalkan markas Dili dan langsung terbang ke Jakarta, serta Jenderal Wiranto. Mereka juga bertemu dengan Xanana Gusmão, yang baru saja dibebaskan. Utusan ini mendesak agar mereka dapat terbang menuju Timor-Leste.
Pada tanggal 10 September, Komisi Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Mary
Robinson, terbang ke Darwin untuk menemui staf UNAMET asal Timor dan pengungsi yang telah dievakuasi. Ia berbicara kepada publik tentang perlunya pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk dibawa ke pengadilan. Sementara itu, berkumpulnya para pemimpin politik dan ekonomi dunia dalam pertemuanpuncak APEC secara tidak sengaja menjadi ajang yang baik untuk membicarakan situasi Timor-Leste. Pernyataan yang berpengaruh datang dari Bank Dunia dan IMF. Presiden Bank Dunia James Wolfensohn menulis langsung kepada Presiden Habibie pada tanggal 8 September yang menekankan perlunya Indonesia memulihkan keamanan dan ketertiban serta menghormati hasil Konsultasi Rakyat. Indonesia, masih rentan dari segi ekonomi setelah terjadinya krisis ekonomi yang melanda Asia tahun 1997, semakin mendapatkan banyak tekanan. Ketika Presiden Amerika Serikat tiba di pertemuan puncak APEC pada tanggal 11 September, ia mengumumkan penangguhan penjualan senjata ke Indonesia. Inggris dan Uni Eropa juga mengumumkan hal yang sama.
Pada tanggal 11 September Misi Dewan Keamanan PBB terbang ke Dili. Jenderal
Wiranto terbang ke Timor-Leste mendahului Misi PBB tersebut. Ketika utusan tiba, situasi Dili relatif tenang, yang menunjukkan kemampuan TNI untuk menjaga keamanan apabila ia memilih untuk melakukannya. Misi Dewan Keamanan ini mendapat penjelasan singkat di markas TNI, dan bertemu dengan staf UNAMET serta orang-orang Timor-Leste yang terusir yang berada di markas tersebut. Misi ini kembali ke Jakarta pada hari itu juga, karena Dewan Keamanan sedang mengadakan rapat di New York untuk membahas situasi di Timor-Leste. Rapat Dewan Keamanan berakhir hampir enam jam, dengan lima puluh delegasi yang turut berbicara. Dukungan bagi intervensi internasional di Timor-Leste menjadi tinggi, dengan banyak negara yang meminta persetujuan Indonesia atas tindakan ini.
Ketika Indonesia mengumumkan pada tanggal 12 September bahwa Indonesia akan menerima intervensi internasional, ada kekhawatiran bahwa TNI dan milisi akan melakukan balas dendam terhadap staf UNAMET dan orang-orang yang bersama dengan mereka di markas UNAMET sebelum pasukan mendarat di Dili.811 Aktivitas diplomatik yang intensif meminta izin Presiden Habibie dan Perdana Menteri Howard untuk melakukan evakuasi terhadap 1500 orang Timor yang mengungsi di markas UNAMET, dan pada tanggal 14 September mereka dievakuasi ke Darwin. Ian Martin ikut terbang bersama mereka. Markas UNAMET ditutup, dan tim kecil yang terdiri atas 12 staf UNAMET dipindah ke konsulat Australia yang dijaga untuk menunggu kedatangan Interfet, dan dikepung oleh tentara Kostrad.
Pengasingan Indonesia karena kejadian di Timor-Leste benar-benar mencapai puncaknya. Pada tanggal 12 September, dengan Misi Dewan Keamanan masih berada di Jakarta, Presiden Habibie mengadakan rapat Kabinet. Setelah itu, ia menelpon Sekjen PBB untuk meminta bantuan guna memulihkan perdamaian dan keamanan di Timor-Leste, dan segera setelah itu mengumumkan hal ini melalui saluran TV dan radio nasional Indonesia. Dengan mendapat izin dari Indonesia, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 1264 (1999) pada tanggal 15 September, yang memberikan mandat kepada pasukan multinasional dengan kekusaan Bab VII penuh untuk memulihkan perdamaian dan keamanan di Timor-Leste. Ian Martin memberikan kesaksian kepada Komisi bahwa hanya setelah adanya komitmen internasional inilah ia kemudian membuat keputusan untuk menutup markas UNAMET Dili. Ia menjelaskan kepada Komisi bahwa sebelumnya, pada tanggal 8 September, ia menyarankan agar UNAMET menarik diri tetapi pertemuan dengan staf senior menunjukkan bahwa mereka bersedia tinggal selama orang Timor-Leste bersama mereka di markas.
UNAMET memberikan izin bagi sekitar 1700 pemantau dari LSM Timor-Leste dan Indonesia untuk mengawasi Konsultasi Rakyat. Banyak di antara mereka berasal dari organisasi mahasiswa dan aktivis, akan tetapi mereka semua harus mematuhi tata tertib UNAMET untuk pemantau resmi untuk menjamin kenetralan mereka.734 UNAMET mengizinkan CNRT dan UNIF (Front Bersama untu Otonomi Timor) untuk menunjuk pemantau, yang dikenal sebagai wakil partai, untuk mengawasi Konsultasi Rakyat dan penghitungan suara.

Pembentukan UNTAET: Resolusi Dewan Keamanan 1272, 25 Oktober 1999

Sejumlah kecil staf UNAMET kembali ke Timor-Leste bersama Interfet. Petugas penghubung militer merupakan orang-orang yang pertama kembali, kemudian disusul oleh polisi dan petugas urusan sipil. Perhatian utama mereka adalah keamanan dan stabilitas, dan menangani krisis kemanusiaan yang dianggap mendesak. Dengan penempatan pasukan Interfet dan pengamanan wilayah Timor-Leste, intervensi kemanusiaan internasional dalam jumlah besar * Dengan kekuatan penuh, Interfet terdiri dari kurang lebih 11.000 pasukan dari dua puluh negera yang berbeda. Australia bertindak sebagai pemimpin pasukan, dan memiliki 5.000 pasukan. Diperlukan waktu beberapa lama untuk mencapai kekuatan maksimum, dan pada awalnya, jumlah pasukan TNI masih melebihi jumlah pasukan Interfet mulai berdatangan. Konferensi donor diadakan pada bulan November di Tokyo di mana janji sebesar $ 522 juta diterima.823 Badan-badan PBB, IMF dan Bank Dunia, serta LSM internasional melakukan mobilisasi bantuan keadaan darurat. CNRT menyiapkan jaringannya untuk membantu operasi ini. LSM Timor aktif dalam bantuan kemanusiaan dan koordinasi, meskipun mereka menghadapi tantangan besar mengurusi lembaga mereka sendiri sementara operasi internasional yang besar berlangsung. Gereja Katolik memainkan peranan penting dalam melakukan koordinasi di banyak tempat.

Indonesia tetap berkeras bahwa secara de jure ia mengontrol Timor-Leste sampai MPR membuat keputusan resmi mengenai hasil Konsultasi Rakyat. Namun demikian, Indonesia setuju bahwa PBB dapat memegang kekuasaan secara de facto.824 Pada tanggal 19 Oktober MPR mencabut Undang-Undang tahun 1976 tentang penggabungan Timor-Leste sebagai sebuah provinsiTimor-Leste), dan pada tanggal 25 Oktober Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 1272 (1999) yang membentuk Pemerintahan Transisi PBB untuk Timor-Leste (UNTAET), yang, menjadikan PBB sebagai pemegang otoritas pemerintahan resmi untuk Timor- Leste.

3. Interaksi Internasional Setelah menjadi negara sendiri : Timor Leste
setelah menjadi negara sendiri Timor-Leste berusaha untuk bekerja sama dengan negara lain ddalam semua bidang, begitu juga dengan berusaha meminta bantuan kepada Bank Dunia, PBB dan organisasi internasional lainnya dalam hal bantuan dana suport atau hal lainnya. Timor Leste sebagai sebuah negara juga ikut bekerja sama dalam berbagai forum internasional untuk ikut andil dalam penyelesaian isu-isu global
berbagai interaksinya antara lain :

July 2003
[Nobel Peace Laurante Designated Peace Envoy to Guinea-Bissau] [Sister Lucia of Fatima Blesses the People of Timor-Leste] [Inauguration of Gleno Kinder Garten] [CPLP Ministerial Meeting] [Giat Mara Welcomes 28 Young Timorese] [Official Opening of the First Consulate General of Timor-Leste] [Timor-Leste to Attend the 23rd Montreal Protocol on the Protection of the Ozone Layer]

June 2003
[Dr. Ramos-Horta Reacts to the U.S. Travel Warnings to Timor-Leste] [Nobel Peace Prize Laurete Comments On The Situation in Mynamar] [Dr. Ramos-Horta Attends ASEAN Ministerial Meetings In Cambodia]

May 2003
[Dr. José Ramos-Horta to Attend the 2nd IISS Asia Security Conference] [Minister Comments on Australian Travel Advice] [Timor-Leste Joins ACP Group] [A Race on Sea and Land] [Ramos-Horta Meets Colin Powell, Condoleeza Rice, Congressional Leaders and Addresses Public Forum] [Timor-Leste Deposits Instruments of Accession for the Non-Proliferation Treaty (NPT)] [The Khmer Rouge Trials] [The Loss of A Great Friend]

April 2003
[New Appointment for MFAC] [Dr. Ramos-Horta Ends Official Visit to Japan] [Timor-Leste Establishment of Diplomatic Relations With Belize] [Community Self Help Program in Gleno]

March 2003
[Ramos-Horta Pleased With Discussions in Rome] [Foreign Affairs Minister Ramos-Horta Meets Vatican's Counterpart] [Timor-Leste to Attend the Second Bali Ministerial Conference] [Dr. Ramos-Horta to Attend the 7th Intenational Students Festival in Trondheim] [Timor-Leste Participates in the Regional Workshop of the Chemical Weapons Convention] [MFAC Expresses Condolenceces and Sympathy to Korean Soldiers' Families] [International Diplomatic Training in Kuala-Lumpur] [Timor-Leste Diplomat Attends Course in South Korea]

February 2003
[Timor-Leste Attended Meeting of CPLP] [Timor-Leste First Ambassador to Jakarta] [Ministry Offers Condolencenes and Sympathy]

December 2002
[Ministry of Foreign Affairs Launches Website] [Timor Leste and China] [Timor Leste now Issuing Pasports] [Memorial Service] [Still a Shining Success] [Dili Update and Government Statements]

November 2002
[Dishonest Media Threatens Stability] [Minister Ramos-Horta Visits Singapore, Thailand and Korea]

October 2002
[Ramos-Horta Condemns Terrorist Acts on Bali] [Kevin Bailey and East Timor]

September 2002
[East Timor Vows To Fight Poverty As Newest Member of the United Nations] [East Timor On Oil, the United Nations, Indonesia and the Rest of the World]

1 Komentar

  1. Then you will notice it everywhere, simply because individuals are genuinely receptive after you exude
    the Tao Of Badass.


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.